PERJANJIAN BAKU…DAPATKAH DIGUNAKAN UNTUK SETIAP PERJANJIAN KREDIT?


Dear Micro Banker’s

Pernahkah kawan-kawan micro banker’s baik di BPR maupun di Koperasi Simpan Pinjam (terutama yang institusinya belum memiliki divisi/bagian legal sendiri) mendapat masalah dalam legalitas perjanjian kreditnya ketika suatu kredit menjadi bermasalah dan ternyata ada beberapa hal yang seharusnya diperjanjikan dalam suatu klausula tersendiri dan ternyata tidak dipenuhi dalam perjanjian kredit bakunya?

Atau kejadian serupa terjadi karena pada saat membuat perjanjian kredit kita hanya melakukan “copy-paste” atau hanya merubah data debitur pada form perjanjian kredit yang telah disediakan?

Untuk membahas ini, sebaiknya kita membahas dulu mengenai apa dan bagaimana kekuatan hukum dari perjanjian baku yang tiap hari digunakan itu….

So….Perjanjian   baku   adalah   perjanjian   yang   hampir   seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya (dalam transaksi perbankan  adalah  bank  yang bersangkutan)  dan  pihak  lain (dalam transaksi perbankan adalah nasabah dari bank tersebut) pada dasarnya tidak   mempunyai   peluang   untuk   merundingkan   atau meminta perubahan.

Perjanjian  baku  dapat  dirumuskan  dalam  pengertian  bahwa perjanjian  baku merupakan  perjanjian  yang  isinya  dibakukan  dan dituangkan  dalam  bentuk formulir.  Perjanjian  baku  terkadang  tidak memperhatikan   isinya,   tetapi   hanya menekankan   pada   bagian pentingnya dengan janji-janji atau klausula yang harus dipenuhi oleh para pihak yang menggunakan perjanjian baku dan seringkali bunyinya sangat umum dan digeneralisasi. Perjanjian baku biasanya digunakan dalam volume besar dan       untuk transaksi yang ditentukan oleh salah satu pihak dan persyaratan-persyaratan yang tertuang dalam perjanjian baku tersebut harus diterima oleh pihak lain secara keseluruhan tanpa adanya negosiasi diantara para pihak

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit merupakan perjanjian baku atau  perjanjian standar, karena dalam praktik perbankan, setiap bank telah menyediakan blanko atau formulir perjanjian kredit yang isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu. Formulir tersebut diberikan kepada setiap calon  nasabah  yang  akan  mengajukan  permohonan fasilitas  kredit. Calon  nasabah  hanya  diminta  pendapatnya  apakah  dapat  menerima syarat-syarat yang tersebut dalam formulir yang diberikan atau tidak.

Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka debitur berkewajiban untuk menandatangani  perjanjian  kredit tersebut,  akan  tetapi  jika  debitur menolak maka ia tidak perlu menandatangani perjanjian kredit tersebut.

Perjanjian kredit tidak mempunyai suatu bentuk tertentu karena tidak ditentukan oleh undang-undang. Hal ini menyebabkan perjanjian kredit  antara  bank  yang  satu dengan  lainnya  tidak  sama,  karena disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank. Akan tetapi pada umumnya perjanjian kredit bank dibuat dalam bentuk tertulis baik secara notariil maupun di bawah tangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak  terdapat  ketentuan  tentang  perjanjian  kredit  bank.  Menurut ketentuan Hukum Perdata Indonesia   perjanjian kredit merupakan salah satu  bentuk  perjanjian  pinjam meminjam  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  1754  KUH  Perdata.  Menurut  Buku  III  KUH Perdata,  perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam yang mempunyai sifat riil, yaitu terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah.

Dalam salah satu bukunya Marhenis Abdul Hay berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 1754  KUH  Perdata tentang  perjanjian  pinjam  mengganti  mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit bank, yaitu :

“Perjanjian  pinjam  mengganti  adalah  persetujuan  dengan  mana  pihak yang  satu  memberikan  kepada  pihak  yang  lain  suatu  jumlah  tertentu barang-barang  yang  menghabis  karena  pemakaian,  dengan  syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Sedang Wiryono Prodjodikoro menafsirkan ketentuan dalam Pasal  1754 KUH  Perdata  adalah sebagai  persetujuan  yang  bersifat  riil,  karena ketentuan dalam Pasal 1754 KUH Perdata tidak disebutkan bahwa pihak pertama  mengikatkan  diri  untuk  memberikan  suatu  jumlah  tertentu barang-barang yang menghabis, melainkan pihak pertama memberikan suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian.

Dengan demikian, Perjanjian Kredit Baku atau yang telah diformulirkan dapat disimpulkan sah secara hukum, namun penggunaanya harus disesuaikan dengan syarat dan kondisi kredit yang akan diperjanjikan agar klausula-klausula dalam Perjanjian Kredit dapat memberikan pengamanan maksimal bagi lembaga kita… Jika kemudian diketahui bahwa Perjanjian Kredit Baku tersebut tidak dapat mengakomodasi perjanjian yang dipersyaratkan maka sebaiknya dan sewajarnya dilakukan update secukupnya pada Perjanjian Kredit…

That’s all Micro Banker’s…. Segala tambahan dan komentar yang melengkapi artikel ini sangat diharapkan untuk menyempurnakannya dan semoga bermanfaat bagi pembacanya…

 

Salam’

 

Dony Norbianto

Leave a comment

Filed under Legal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s