“Perjanjian Kredit sebagai Upaya Pengamanan Pihak Bank”


Dear Micro Banker’s….

Setelah dalam artikel sebelumnya telah dibahas mengenai 5 C’s & 4 P’s of Credit Analisis, maka cukup menarik jika kemudian membahas Perjanjian Kredit sebagai suatu proses selanjutnya setelah kredit dianalisa dengan baik dan diputuskan untuk direalisasikan. Karena juga tentunya kedua proses tersebut saling terkait satu sama lain….

Bagaimana Perjanjian Kredit dapat mengamankan Pihak Bank?

Sebagaimana diketahui, penyediaan  dana  oleh  bank  dilakukan  dengan  memberikan  kredit atau jasa-jasa keuangan lainnya. Pemberian kredit itu dilakukan baik dengan dana-dana  yang  dipercayakan  oleh  pihak  ke  tiga  maupun  dengan  jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: Bank Umum dan  Bank  Perkreditan  Rakyat (BPR).  Bank  Umum  adalah  bank  yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  Bank  Perkreditan  Rakyat,  adalah  bank  yang  melaksanakan kegiatan  usaha  secara  konvensional  berdasarkan  prinsip  syariah,  yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling  utama,  karena  pendapatan  terbesar  dari  usaha  bank  berasal  dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu, berupa bunga dan provisi.

Dalam artikel sebelumnya telah dibahas mengenai hal ini, namun ada baiknya jika disegarkan kembali bukan? Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (11)   Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Kredit adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank  dengan  pihak  lain yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian
bunga.”

Pencantuman  kata  “persetujuan  atau  perjanjian  pinjam  meminjam” dalam pengertian kredit tersebut di atas dimaksudkan untuk :

  1. Bahwa  pembentuk  undang-undang  bermaksud  untuk  menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual   antara bank dengan  debitur  yang  berbentuk  pinjam  meminjam.  Dengan  demikian hubungan  kredit  bank  berlaku  ketentuan  dalam  Buku  ketiga  tentang perikatan  pada  umumnya  dan  Bab  XIII (tentang  Perjanjian  Pinjam Meminjam) KUH Perdata khususnya.
  2. Mengharuskan  hubungan  kredit  bank  dibuat  berdasarkan  perjanjian pinjam meminjam dalam bentuk tertulis.

Pasal  8  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perbankan menyebutkan bahwa :

Berdasarkan ketentuan Pasal  8 ayat  (1) Undang-undang Nomor  10 Tahun 1998 tentang Perbankan tersebut, sebelum menyetujui permohonan yang diajukan calon debitur untuk mendapatkan fasilitas kredit,   maka bank akan melakukan analisis secara yuridis dan ekonomis terhadap calon debitur untuk menentukan kemampuan dan kemauan calon debitur tersebut untuk membayar kembali fasilitas kredit yang akan dinikmatinya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Yang dimaksud dengan aspek  yuridis  dari  suatu  perjanjian  kredit,  yaitu  adanya  dua  pihak yang saling mengikatkan diri. Oleh karena itu analisis secara yuridis yang akan dilakukan oleh bank terhadap calon debitur meliputi analisis terhadap terpenuhinya syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan di antara kedua pihak yaitu pihak bank dengan pihak calon debitur, cakap untuk membuat  perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan adanya suatu sebab yang halal.

Analisis secara ekonomi yang digunakan oleh bank terhadap calon debitur yaitu dengan menggunakan prinsip yang telah dikenal dalam dunia perbankan sebagai “The Five C’S of credit analisis” dan “Prinsip 4 P”. Prinsip The  Five  C’S  of  credit  analisis  terdiri  dari  character,  capital,  capacity, collateral  dan  condition.  Character  menyangkut  kemauan  debitur  untuk  membayar  kembali  kreditnya  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan.  Capacity dan capital berupa kemampuan debitur untuk membayar kembali kreditnya. Collateral adalah agunan atau jaminan berupa benda atau orang, yang dapat diberikan  oleh  calon  debitur.  Condition  adalah keadaan  ekonomi  pada umumnya,  baik  ekonomi  nasional  maupun  ekonomi  internasional  dan keadaan ekonomi calon debitur.

Sedangkan Prinsip 4 P, terdiri dari Personality, Purpose, Payment dan Prospect. Personality menyangkut kepribadian dari calon nasabah, seperti riwayat  hidup,  hobi,  keadaan  keluarga,  dan  status  sosial.  Purpose menyangkut  maksud  dan  tujuan  penggunaan  kredit.  Payment  adalah kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan kreditnya, dan Prospect merupakan harapan masa depan dari usaha calon nasabah.

Lagi-lagi dibahas ya masalah 5 C’s & 4 P’s, semoga Micro Banker’s tidak bosan dengannya, hal ini penting untuk menjelaskan kaitannya kemudian….

Apabila  dari  hasil  analisis  tersebut,  bank  menyetujui  permohonan yang  diajukan  oleh  calon  debitur,  maka  pemberian  fasilitas  kredit  akan dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis antara bank dengan debitur selaku pemohon kredit yang disebut sebagai perjanjian kredit bank.

Menurut  Ch  Gatot  Wardaya salah satu penulis buku hukum kita (Mungkin Micro Banker’s memiliki referensi lain yang juga relevan)  fungsi perjanjian kredit antara lain:

  1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit  merupakan  sesuatu  yang  menentukan  batal  atau  tidaknya perjanjian lain yang mengikatnya.
  2. Perjanjian Kredit sebagai alat bukti mengenai batasan hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur.
  3. Perjanjian kredit sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Dilihat  dari  bentuk  prestasinya,  maka  perjanjian  kredit  adalah perjanjian yang prestasinya adalah memberikan sesuatu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1234 KUH Perdata, sehingga apabila para pihak dalam perjanjian kredit tidak memenuhi kewajibannya, maka masing-masing pihak berhak menuntut pemenuhan prestasi baik disertai ganti kerugian atau tanpa ganti kerugian, pembubaran baik disertai atau tanpa ganti kerugian atau ganti rugi saja.

Dalam proses pemberian fasilitas kredit, pihak bank tetap memperhatikan  proses  pengamanan  karena  pada  dasarnya  kredit  yang diberikan oleh bank mengandung risiko dalam hal adanya ketidak mampuan debitur dalam mengembalikan fasilitas kredit yang telah dinikmatinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Proses pengamanan bank tersebut antara lain dituangkan dalam klausula-klausula dalam Perjanjian Kredit yang sekurang-kurang memuat  antara lain :

  1. Kredit  diberikan  dalam  jangka  waktu  paling  lama  sampai  tanggal ditentukan di dalam perjanjian.
  2. Bank hanya terikat dan berkewajiban untuk menyediakan kredit dan penerima hanya berhak untuk mempergunakan kredit yang diperoleh paling  lama  sampai  dengan  tanggal  yang  telah  ditentukan dalam perjanjian.
  3. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank.
  4. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.
  5. Perjanjian  kredit  bank  minimal  harus  memuat  klausula  yang berhubungan dengan :
  • Ketentuan  mengenai  fasilitas  kredit  yang  diberikan,  diantaranya tentang jumlah maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, bentuk kredit dan batas ijin tarik.
  • Suku  bunga  dan  biaya-biaya  yang  timbul  sehubungan  dengan pemberian  kredit,  diantaranya  bea  meterai, provisi/commitment fee dan denda kelebihan tarik.
  • Kuasa  bank  untuk  melakukan  pembebanan  atas  rekening  giro dan/atau  rekening  kredit  penerima  kredit untuk  suku  bunga  denda kelebihan tarik dan bunga tunggakan serta segala macam biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan hal-hal yang ditentukan yang menjadi beban penerima kredit.
  • Representation dan warranties, yaitu pernyataan dari penerima kredit atas pembebanan  dan  segala  harta  kekayaan  penerima  kredit menjadi jaminan pelunasan kredit.
  • Condition precedent, yaitu syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh penerima kredit agar dapat menarik kredit untuk pertama kalinya.
  • Agunan kredit dan asuransi barang-barang agunan.
  • Affirmative   dan negative covenants, yaitu kewajiban-kewajiban dan pembatasan  tindakan  penerima  kredit  selama  masih  berlakunya perjanjian kredit.
  • Tindakan-tindakan    bank    dalam    rangka    pengawasan    dan penyelamatan kredit.
  • Events  of  default/wanprestasi/cidera  janiji/triger  clausel  opeisbaar clause, yaitu tindakan-tindakan bank sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian  kredit  dan  untuk  seketika  akan  menagih  semua  uang beserta bunga dan biaya lainnya yang timbul.
  • Pilihan  domisili/forum/hukum  apabila  terjadi  pertikaian  di  dalam penyelesaian kredit antara bank dan nasabah penerima kredit.
  • Ketentuan mulai berlakunya perjanjian kredit dan penanda tanganan perjanjian kredit.

Klausula-klausula  yang  terdapat  dalam  perjanjian  kredit  tersebut diharapkan  dapat  memberikan  keamanan  pihak  bank  dalam  memberikan fasilitas kredit kepada debitur. Hal tersebut sangat penting karena pada saat fasilitas kredit akan diberikan pada umumnya posisi bank lebih kuat dari debitur. Demikian juga pada saat penandatanganan perjanjian akan terjadi tawar  menawar  dan  posisi  bank  lebih  kuat.  Akan  tetapi  pada  saat pelaksanaan  perjanjian  kredit  bank, maka bank berada pada pihak  yang lemah,  karena  ada  kemungkinan  suatu  sebab  pengembalian  ataupun pelunasan kreditnya mengalami kemacetan.

Pengamanan  yang  dilakukan  oleh  pihak  bank  sangat  diperlukan, karena dana yang disimpan pada bank tersebut harus dilindungi. Apabila bank tidak memperhatikan faktor pengamanan dana masyarakat tersebut, maka  dapat  mengurangi  kepercayaan  masyarakat  dalam  menyimpan uangnya di bank.

Dalam rangka pengamanan risiko kredit, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Penyerahan kredit yang baik dari jumlah kredit yang diberikan sehingga tidak terjadi konsentrasi pemberian kredit kepada sejumlah kecil debitur.
  2. Penetapan asuransi atas barang jaminan.
  3. Memanfaatkan lembaga asuransi kredit, yaitu dengan mengasuransikan kredit yang diberikan.
  4. Memenuhi Syarat Suatu Perjanjian, menurut Pasal 1320 KUH syarat sahnya perjanjian adalah :
  • Sepakat mereka yang mengikatkan diri, kesepakatan  merupakan kesesuaian  kehendak  mereka  yang mengikatkan diri. Kata sepakat muncul dari kemauan bebas dari para pihak yang dinyatakan dalam isi perjanjian. Pernyataan tersebut dapat dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tulisan. Kata  sepakat  yang  diberikan  karena  penipuan,  paksaan  atau kekerasan maka dapat diadakan pembatalan oleh pengadilan atas tuntutan dari orang-orang yang berkepentingan.
  • Cakap untuk membuat suatu perjanjian. Sesuai  Pasal  1329  KUH  Perdata,  “Setiap  orang  adalah  cakap membuat  perikatan-perikatan  jika  ia  oleh  undang-undang  tidak dinyatakan tidak cakap. Seseorang dikatakan cakap hukum apabila laki-laki atau wanita yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah menikah. Pasal  1330 KUH Perdata menyebutkan orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian, yaitu :
  1. Orang-orang yang belum dewasa
  2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
  3. Orang-orang perempuan, dalam hal ini telah ditetapkan undang-undang  ( telah dicabut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 )
  • Mengenai suatu hal tertentu, suatu  hal  tertentu  menyangkut  obyek  umum  perjanjian  atau mengenai  bendanya.  Obyek  perjanjian  harus  jelas,  syarat  ini diperlukan  untuk  menentukan  hak  dan  kewajiban  para  pihak  jika terjadi perselisihan.
  • Suatu sebab yang halal, sebab  yang  halal  berkaitan  dengan  isi  perjanjian,  apakah  isi perjanjian   dilarang   oleh   undang-undang,   bertentangan   dengan ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan seperti yang tercantum dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

Syarat poin pertama dan poin kedua adalah mengenai subyek atau pihak dalam perjanjian yang disebut syarat subyektif, sedangkan syarat pada poin ketiga dan  poin keempat  adalah  mengenai  obyek  perjanjian  yang  disebut  syarat obyektif. Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau memberikan
sepakatnya dalam keadaan tidak bebas. Jadi perjanjian yang dibuat tetap
mengikat para pihak selama tidak dibatalkan oleh hakim   atas permintaan
pihak yang   meminta pembatalan. Apabila syarat obyektif tidak dipenuhi,
maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya sejak semula tidak pernah
dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan
para  pihak  yang  mengadakan  perjanjian  untuk  melahirkan  suatu
perikatan hukum adalah gagal, sehingga tidak ada dasar hukum untuk
saling menuntut di depan hakim.

Demikian Micro Banker’s ulasan mengenai Perjanjian Kredit sebagai upaya pengamanan Pihak Bank,……..diulasan berikutnya akan dibahas mengenai Perjanjian Kredit dengan Form Perjanjian Kredit Massal yang biasa digunakan rekan-rekan Micro Banker’s di BPR maupun di Koperasi Simpan Pinjam…. Nantikan Kajiannya diartikel berikutnya………………………

Semoga Bermanfaat dan sangat diharapkan tanggapan serta komentar yang menyempurnakan artikel ini sehingga dapat lebih bermanfaat dan berguna….

Terima Kasih

Dony Norbianto

Leave a comment

Filed under Legal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s