PERJANJIAN BAKU…DAPATKAH DIGUNAKAN UNTUK SETIAP PERJANJIAN KREDIT?


Dear Micro Banker’s

Pernahkah kawan-kawan micro banker’s baik di BPR maupun di Koperasi Simpan Pinjam (terutama yang institusinya belum memiliki divisi/bagian legal sendiri) mendapat masalah dalam legalitas perjanjian kreditnya ketika suatu kredit menjadi bermasalah dan ternyata ada beberapa hal yang seharusnya diperjanjikan dalam suatu klausula tersendiri dan ternyata tidak dipenuhi dalam perjanjian kredit bakunya?

Atau kejadian serupa terjadi karena pada saat membuat perjanjian kredit kita hanya melakukan “copy-paste” atau hanya merubah data debitur pada form perjanjian kredit yang telah disediakan?

Untuk membahas ini, sebaiknya kita membahas dulu mengenai apa dan bagaimana kekuatan hukum dari perjanjian baku yang tiap hari digunakan itu….

So….Perjanjian   baku   adalah   perjanjian   yang   hampir   seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya (dalam transaksi perbankan  adalah  bank  yang bersangkutan)  dan  pihak  lain (dalam transaksi perbankan adalah nasabah dari bank tersebut) pada dasarnya tidak   mempunyai   peluang   untuk   merundingkan   atau meminta perubahan.

Perjanjian  baku  dapat  dirumuskan  dalam  pengertian  bahwa perjanjian  baku merupakan  perjanjian  yang  isinya  dibakukan  dan dituangkan  dalam  bentuk formulir.  Perjanjian  baku  terkadang  tidak memperhatikan   isinya,   tetapi   hanya menekankan   pada   bagian pentingnya dengan janji-janji atau klausula yang harus dipenuhi oleh para pihak yang menggunakan perjanjian baku dan seringkali bunyinya sangat umum dan digeneralisasi. Perjanjian baku biasanya digunakan dalam volume besar dan       untuk transaksi yang ditentukan oleh salah satu pihak dan persyaratan-persyaratan yang tertuang dalam perjanjian baku tersebut harus diterima oleh pihak lain secara keseluruhan tanpa adanya negosiasi diantara para pihak

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit merupakan perjanjian baku atau  perjanjian standar, karena dalam praktik perbankan, setiap bank telah menyediakan blanko atau formulir perjanjian kredit yang isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu. Formulir tersebut diberikan kepada setiap calon  nasabah  yang  akan  mengajukan  permohonan fasilitas  kredit. Calon  nasabah  hanya  diminta  pendapatnya  apakah  dapat  menerima syarat-syarat yang tersebut dalam formulir yang diberikan atau tidak.

Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka debitur berkewajiban untuk menandatangani  perjanjian  kredit tersebut,  akan  tetapi  jika  debitur menolak maka ia tidak perlu menandatangani perjanjian kredit tersebut.

Perjanjian kredit tidak mempunyai suatu bentuk tertentu karena tidak ditentukan oleh undang-undang. Hal ini menyebabkan perjanjian kredit  antara  bank  yang  satu dengan  lainnya  tidak  sama,  karena disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank. Akan tetapi pada umumnya perjanjian kredit bank dibuat dalam bentuk tertulis baik secara notariil maupun di bawah tangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak  terdapat  ketentuan  tentang  perjanjian  kredit  bank.  Menurut ketentuan Hukum Perdata Indonesia   perjanjian kredit merupakan salah satu  bentuk  perjanjian  pinjam meminjam  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  1754  KUH  Perdata.  Menurut  Buku  III  KUH Perdata,  perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam yang mempunyai sifat riil, yaitu terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah.

Dalam salah satu bukunya Marhenis Abdul Hay berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 1754  KUH  Perdata tentang  perjanjian  pinjam  mengganti  mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit bank, yaitu :

“Perjanjian  pinjam  mengganti  adalah  persetujuan  dengan  mana  pihak yang  satu  memberikan  kepada  pihak  yang  lain  suatu  jumlah  tertentu barang-barang  yang  menghabis  karena  pemakaian,  dengan  syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Sedang Wiryono Prodjodikoro menafsirkan ketentuan dalam Pasal  1754 KUH  Perdata  adalah sebagai  persetujuan  yang  bersifat  riil,  karena ketentuan dalam Pasal 1754 KUH Perdata tidak disebutkan bahwa pihak pertama  mengikatkan  diri  untuk  memberikan  suatu  jumlah  tertentu barang-barang yang menghabis, melainkan pihak pertama memberikan suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian.

Dengan demikian, Perjanjian Kredit Baku atau yang telah diformulirkan dapat disimpulkan sah secara hukum, namun penggunaanya harus disesuaikan dengan syarat dan kondisi kredit yang akan diperjanjikan agar klausula-klausula dalam Perjanjian Kredit dapat memberikan pengamanan maksimal bagi lembaga kita… Jika kemudian diketahui bahwa Perjanjian Kredit Baku tersebut tidak dapat mengakomodasi perjanjian yang dipersyaratkan maka sebaiknya dan sewajarnya dilakukan update secukupnya pada Perjanjian Kredit…

That’s all Micro Banker’s…. Segala tambahan dan komentar yang melengkapi artikel ini sangat diharapkan untuk menyempurnakannya dan semoga bermanfaat bagi pembacanya…

 

Salam’

 

Dony Norbianto

Leave a comment

Filed under Legal

“Perjanjian Kredit sebagai Upaya Pengamanan Pihak Bank”


Dear Micro Banker’s….

Setelah dalam artikel sebelumnya telah dibahas mengenai 5 C’s & 4 P’s of Credit Analisis, maka cukup menarik jika kemudian membahas Perjanjian Kredit sebagai suatu proses selanjutnya setelah kredit dianalisa dengan baik dan diputuskan untuk direalisasikan. Karena juga tentunya kedua proses tersebut saling terkait satu sama lain….

Bagaimana Perjanjian Kredit dapat mengamankan Pihak Bank?

Sebagaimana diketahui, penyediaan  dana  oleh  bank  dilakukan  dengan  memberikan  kredit atau jasa-jasa keuangan lainnya. Pemberian kredit itu dilakukan baik dengan dana-dana  yang  dipercayakan  oleh  pihak  ke  tiga  maupun  dengan  jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: Bank Umum dan  Bank  Perkreditan  Rakyat (BPR).  Bank  Umum  adalah  bank  yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  Bank  Perkreditan  Rakyat,  adalah  bank  yang  melaksanakan kegiatan  usaha  secara  konvensional  berdasarkan  prinsip  syariah,  yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling  utama,  karena  pendapatan  terbesar  dari  usaha  bank  berasal  dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu, berupa bunga dan provisi.

Dalam artikel sebelumnya telah dibahas mengenai hal ini, namun ada baiknya jika disegarkan kembali bukan? Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (11)   Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Kredit adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank  dengan  pihak  lain yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian
bunga.”

Pencantuman  kata  “persetujuan  atau  perjanjian  pinjam  meminjam” dalam pengertian kredit tersebut di atas dimaksudkan untuk :

  1. Bahwa  pembentuk  undang-undang  bermaksud  untuk  menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual   antara bank dengan  debitur  yang  berbentuk  pinjam  meminjam.  Dengan  demikian hubungan  kredit  bank  berlaku  ketentuan  dalam  Buku  ketiga  tentang perikatan  pada  umumnya  dan  Bab  XIII (tentang  Perjanjian  Pinjam Meminjam) KUH Perdata khususnya.
  2. Mengharuskan  hubungan  kredit  bank  dibuat  berdasarkan  perjanjian pinjam meminjam dalam bentuk tertulis.

Pasal  8  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perbankan menyebutkan bahwa :

Berdasarkan ketentuan Pasal  8 ayat  (1) Undang-undang Nomor  10 Tahun 1998 tentang Perbankan tersebut, sebelum menyetujui permohonan yang diajukan calon debitur untuk mendapatkan fasilitas kredit,   maka bank akan melakukan analisis secara yuridis dan ekonomis terhadap calon debitur untuk menentukan kemampuan dan kemauan calon debitur tersebut untuk membayar kembali fasilitas kredit yang akan dinikmatinya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Yang dimaksud dengan aspek  yuridis  dari  suatu  perjanjian  kredit,  yaitu  adanya  dua  pihak yang saling mengikatkan diri. Oleh karena itu analisis secara yuridis yang akan dilakukan oleh bank terhadap calon debitur meliputi analisis terhadap terpenuhinya syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan di antara kedua pihak yaitu pihak bank dengan pihak calon debitur, cakap untuk membuat  perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan adanya suatu sebab yang halal.

Analisis secara ekonomi yang digunakan oleh bank terhadap calon debitur yaitu dengan menggunakan prinsip yang telah dikenal dalam dunia perbankan sebagai “The Five C’S of credit analisis” dan “Prinsip 4 P”. Prinsip The  Five  C’S  of  credit  analisis  terdiri  dari  character,  capital,  capacity, collateral  dan  condition.  Character  menyangkut  kemauan  debitur  untuk  membayar  kembali  kreditnya  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan.  Capacity dan capital berupa kemampuan debitur untuk membayar kembali kreditnya. Collateral adalah agunan atau jaminan berupa benda atau orang, yang dapat diberikan  oleh  calon  debitur.  Condition  adalah keadaan  ekonomi  pada umumnya,  baik  ekonomi  nasional  maupun  ekonomi  internasional  dan keadaan ekonomi calon debitur.

Sedangkan Prinsip 4 P, terdiri dari Personality, Purpose, Payment dan Prospect. Personality menyangkut kepribadian dari calon nasabah, seperti riwayat  hidup,  hobi,  keadaan  keluarga,  dan  status  sosial.  Purpose menyangkut  maksud  dan  tujuan  penggunaan  kredit.  Payment  adalah kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan kreditnya, dan Prospect merupakan harapan masa depan dari usaha calon nasabah.

Lagi-lagi dibahas ya masalah 5 C’s & 4 P’s, semoga Micro Banker’s tidak bosan dengannya, hal ini penting untuk menjelaskan kaitannya kemudian….

Apabila  dari  hasil  analisis  tersebut,  bank  menyetujui  permohonan yang  diajukan  oleh  calon  debitur,  maka  pemberian  fasilitas  kredit  akan dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis antara bank dengan debitur selaku pemohon kredit yang disebut sebagai perjanjian kredit bank.

Menurut  Ch  Gatot  Wardaya salah satu penulis buku hukum kita (Mungkin Micro Banker’s memiliki referensi lain yang juga relevan)  fungsi perjanjian kredit antara lain:

  1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit  merupakan  sesuatu  yang  menentukan  batal  atau  tidaknya perjanjian lain yang mengikatnya.
  2. Perjanjian Kredit sebagai alat bukti mengenai batasan hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur.
  3. Perjanjian kredit sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Dilihat  dari  bentuk  prestasinya,  maka  perjanjian  kredit  adalah perjanjian yang prestasinya adalah memberikan sesuatu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1234 KUH Perdata, sehingga apabila para pihak dalam perjanjian kredit tidak memenuhi kewajibannya, maka masing-masing pihak berhak menuntut pemenuhan prestasi baik disertai ganti kerugian atau tanpa ganti kerugian, pembubaran baik disertai atau tanpa ganti kerugian atau ganti rugi saja.

Dalam proses pemberian fasilitas kredit, pihak bank tetap memperhatikan  proses  pengamanan  karena  pada  dasarnya  kredit  yang diberikan oleh bank mengandung risiko dalam hal adanya ketidak mampuan debitur dalam mengembalikan fasilitas kredit yang telah dinikmatinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Proses pengamanan bank tersebut antara lain dituangkan dalam klausula-klausula dalam Perjanjian Kredit yang sekurang-kurang memuat  antara lain :

  1. Kredit  diberikan  dalam  jangka  waktu  paling  lama  sampai  tanggal ditentukan di dalam perjanjian.
  2. Bank hanya terikat dan berkewajiban untuk menyediakan kredit dan penerima hanya berhak untuk mempergunakan kredit yang diperoleh paling  lama  sampai  dengan  tanggal  yang  telah  ditentukan dalam perjanjian.
  3. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank.
  4. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.
  5. Perjanjian  kredit  bank  minimal  harus  memuat  klausula  yang berhubungan dengan :
  • Ketentuan  mengenai  fasilitas  kredit  yang  diberikan,  diantaranya tentang jumlah maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, bentuk kredit dan batas ijin tarik.
  • Suku  bunga  dan  biaya-biaya  yang  timbul  sehubungan  dengan pemberian  kredit,  diantaranya  bea  meterai, provisi/commitment fee dan denda kelebihan tarik.
  • Kuasa  bank  untuk  melakukan  pembebanan  atas  rekening  giro dan/atau  rekening  kredit  penerima  kredit untuk  suku  bunga  denda kelebihan tarik dan bunga tunggakan serta segala macam biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan hal-hal yang ditentukan yang menjadi beban penerima kredit.
  • Representation dan warranties, yaitu pernyataan dari penerima kredit atas pembebanan  dan  segala  harta  kekayaan  penerima  kredit menjadi jaminan pelunasan kredit.
  • Condition precedent, yaitu syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh penerima kredit agar dapat menarik kredit untuk pertama kalinya.
  • Agunan kredit dan asuransi barang-barang agunan.
  • Affirmative   dan negative covenants, yaitu kewajiban-kewajiban dan pembatasan  tindakan  penerima  kredit  selama  masih  berlakunya perjanjian kredit.
  • Tindakan-tindakan    bank    dalam    rangka    pengawasan    dan penyelamatan kredit.
  • Events  of  default/wanprestasi/cidera  janiji/triger  clausel  opeisbaar clause, yaitu tindakan-tindakan bank sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian  kredit  dan  untuk  seketika  akan  menagih  semua  uang beserta bunga dan biaya lainnya yang timbul.
  • Pilihan  domisili/forum/hukum  apabila  terjadi  pertikaian  di  dalam penyelesaian kredit antara bank dan nasabah penerima kredit.
  • Ketentuan mulai berlakunya perjanjian kredit dan penanda tanganan perjanjian kredit.

Klausula-klausula  yang  terdapat  dalam  perjanjian  kredit  tersebut diharapkan  dapat  memberikan  keamanan  pihak  bank  dalam  memberikan fasilitas kredit kepada debitur. Hal tersebut sangat penting karena pada saat fasilitas kredit akan diberikan pada umumnya posisi bank lebih kuat dari debitur. Demikian juga pada saat penandatanganan perjanjian akan terjadi tawar  menawar  dan  posisi  bank  lebih  kuat.  Akan  tetapi  pada  saat pelaksanaan  perjanjian  kredit  bank, maka bank berada pada pihak  yang lemah,  karena  ada  kemungkinan  suatu  sebab  pengembalian  ataupun pelunasan kreditnya mengalami kemacetan.

Pengamanan  yang  dilakukan  oleh  pihak  bank  sangat  diperlukan, karena dana yang disimpan pada bank tersebut harus dilindungi. Apabila bank tidak memperhatikan faktor pengamanan dana masyarakat tersebut, maka  dapat  mengurangi  kepercayaan  masyarakat  dalam  menyimpan uangnya di bank.

Dalam rangka pengamanan risiko kredit, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Penyerahan kredit yang baik dari jumlah kredit yang diberikan sehingga tidak terjadi konsentrasi pemberian kredit kepada sejumlah kecil debitur.
  2. Penetapan asuransi atas barang jaminan.
  3. Memanfaatkan lembaga asuransi kredit, yaitu dengan mengasuransikan kredit yang diberikan.
  4. Memenuhi Syarat Suatu Perjanjian, menurut Pasal 1320 KUH syarat sahnya perjanjian adalah :
  • Sepakat mereka yang mengikatkan diri, kesepakatan  merupakan kesesuaian  kehendak  mereka  yang mengikatkan diri. Kata sepakat muncul dari kemauan bebas dari para pihak yang dinyatakan dalam isi perjanjian. Pernyataan tersebut dapat dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tulisan. Kata  sepakat  yang  diberikan  karena  penipuan,  paksaan  atau kekerasan maka dapat diadakan pembatalan oleh pengadilan atas tuntutan dari orang-orang yang berkepentingan.
  • Cakap untuk membuat suatu perjanjian. Sesuai  Pasal  1329  KUH  Perdata,  “Setiap  orang  adalah  cakap membuat  perikatan-perikatan  jika  ia  oleh  undang-undang  tidak dinyatakan tidak cakap. Seseorang dikatakan cakap hukum apabila laki-laki atau wanita yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah menikah. Pasal  1330 KUH Perdata menyebutkan orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian, yaitu :
  1. Orang-orang yang belum dewasa
  2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
  3. Orang-orang perempuan, dalam hal ini telah ditetapkan undang-undang  ( telah dicabut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 )
  • Mengenai suatu hal tertentu, suatu  hal  tertentu  menyangkut  obyek  umum  perjanjian  atau mengenai  bendanya.  Obyek  perjanjian  harus  jelas,  syarat  ini diperlukan  untuk  menentukan  hak  dan  kewajiban  para  pihak  jika terjadi perselisihan.
  • Suatu sebab yang halal, sebab  yang  halal  berkaitan  dengan  isi  perjanjian,  apakah  isi perjanjian   dilarang   oleh   undang-undang,   bertentangan   dengan ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan seperti yang tercantum dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

Syarat poin pertama dan poin kedua adalah mengenai subyek atau pihak dalam perjanjian yang disebut syarat subyektif, sedangkan syarat pada poin ketiga dan  poin keempat  adalah  mengenai  obyek  perjanjian  yang  disebut  syarat obyektif. Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau memberikan
sepakatnya dalam keadaan tidak bebas. Jadi perjanjian yang dibuat tetap
mengikat para pihak selama tidak dibatalkan oleh hakim   atas permintaan
pihak yang   meminta pembatalan. Apabila syarat obyektif tidak dipenuhi,
maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya sejak semula tidak pernah
dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan
para  pihak  yang  mengadakan  perjanjian  untuk  melahirkan  suatu
perikatan hukum adalah gagal, sehingga tidak ada dasar hukum untuk
saling menuntut di depan hakim.

Demikian Micro Banker’s ulasan mengenai Perjanjian Kredit sebagai upaya pengamanan Pihak Bank,……..diulasan berikutnya akan dibahas mengenai Perjanjian Kredit dengan Form Perjanjian Kredit Massal yang biasa digunakan rekan-rekan Micro Banker’s di BPR maupun di Koperasi Simpan Pinjam…. Nantikan Kajiannya diartikel berikutnya………………………

Semoga Bermanfaat dan sangat diharapkan tanggapan serta komentar yang menyempurnakan artikel ini sehingga dapat lebih bermanfaat dan berguna….

Terima Kasih

Dony Norbianto

Leave a comment

Filed under Legal

Awareness to 5 C’S & 4 P’S = “Credit Culture” yang SEHAT


Salam Hangat Micro Bankers…..

Artikel berikut ini hanyalah sebuah media penyegaran kembali untuk mengingatkan micro banker’s betapa kesadaran untuk mengaplikasikan konsep 5 C’S dan 4 P’S dalam sebuah proses kredit sangat berpengaruh signifikan atas keberhasilan kredit yang disalurkan. Keberhasilan dimaksud sudah tentu berupa pertumbuhan kredit yang sehat yang kemudian berujung kepada profit.

Dalam praktiknya, sangat lazim bagi Account Officer dan Credit Analyst untuk sedikit “amnesia” untuk melaksanakan konsep 5 C’s dan 4 P’s dalam menjalankan proses inisiasi kredit dengan alasan kejar target, untuk menurunkan persentase nilai Non Performing Loan portofolio kredit, kejar insentif, dan lain sebagainya sesuai kepentingan pelakunya masing-masing. Bahkan beberapa teman micro banker’s yang mengatakan bahwa “ yang penting kan orangnya bisa dipercaya…!”…. Tampaknya kita perlu memberikan “?” terhadap statement tersebut….

Baik… Selayaknya diperlukan pembahasan terlebih dahulu mengenai “kredit” itu sendiri untuk menyegarkan kembali pemahaman kita tentang istilah tersebut.

Kredit sesungguhnya berasal dari bahasa latin credere” yang berarti kepercayaan, atau credo” yang berarti saya percaya. Jadi seandainya seseorang memperoleh kredit, berarti ia memperoleh kepercayaan (trust). Oleh karena itu, dasar dari kredit  ialah  kepercayaan.  Seseorang  atau  suatu  badan  yang  memberikan  kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan.

Kemudian…..

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan, atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah imbalan berupa bunga atau pembagian keuntungan. (Undang-undang Perbankan No.10 tahun 1998)

Kemudian sehubungan dengan kegiatan operasional lembaga perbankan (dan dapat diadaptasi dengan baik untuk lembaga keuangan lainnya)…….

Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa :

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan,  kegiatan  usaha, serta  cara  dan  proses  dalam  melaksanakan kegiatan usahanya“

Sedangkan kegiatan menghimpun dana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 berbunyi sebagai berikut:

Bank  adalah  Badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak,    Perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian itu dalam praktek perbankan diterjemahkan kedalam dua pengertian:

  1. Prinsip kehati-hatian terkait dengan masalah performen Debitur oleh karena itu  sebelum  kredit  diberikan  Bank  harus  terlebih  dahulu  memeriksa  dan menyelidiki kwalitas calon Debiturnya. Hanya calon Debitur yang memenuhi kriteria dan kwalifikasi tertentu sajalah yang permohonan kreditnya dapat dikabulkan.
  2. Prinsip  kehati-hatian  terkait  dengan  masalah  jaminan  untuk  membayar hutang-hutangnya, manakala Debiturnya default atau colaps.

Dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998  pasal 8 ayat (1) mengatakan: dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib  mempunyai keyakinan berdasarkan analisis  yang mendalam atas itikad dan kemampuan  serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk  melunasi utang-utangnya  atau mengembalikan pembiayaan  dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Besarnya perhatian Undang-Undang perbankan  terhadap masalah jaminan  /
agunan disebabkan oleh pentingnya  peranan jaminan  sebagai pintu terakhir
dalam upaya bank  untuk melancarkan dan mengamankan kredit yang  telah
dikeluarkan. Vitalnya arti jaminan bagi Bank mengharuskan Bank meneliti secara seksama kwalitas barang jaminan Debitur. Tanpa jaminan yang berkwalitas dari debitur Bank akan sulit menagih pinjamannya kalau Debiturnya ingkar janji.

Prinsip  kehati-hatian  Bank  dalam  menyalurkan  kredit  kepada  calon Debitur nampak jelas dalam proses pemberian kredit.

Tahap-tahap yang harus ditempuh oleh calon Debitur adalah:

1.    Tahap pengajuan permohonan dan persiapan kredit.

2.    Tahap penilaian dan pemeriksaan.

3.    Tahap analisis kredit.

4.    Tahap keputusan kredit

5.    Tahap pelaksanaan dan administrasi kredit

6.    Tahap pengawasan

Dengan demikian, “Kredit” adalah sebuah “kepercayaan” dari penyedia dana/penghimpun dana (kreditur) yang diberikan kepada perorangan/lembaga usaha yang memerlukan dana (debitur) berdasarkan “keyakinan” kreditur kepada debitur bahwa debitur mampu mengelola dana yang diberikan untuk suatu kegiatan yang di usahakan debitur dengan ekspektasi yang telah diperhitungkan bahwa Debitur memperoleh hasil dari kegiatan usahanya untuk kemudian memberikan prestasi kepada kreditur berupa pengembalian pokok dan imbalan yang telah diperjanjikan dimuka.

Lalu bagaimanakah Kreditur mengukur “keyakinannya” kepada Debitur? Disinilah peranan konsep 5 C’s dan 4 P’s…. Disinilah apa yang dimaksudkan oleh ke-2 konsep tersebut menjadi bermakna dan bermanfaat…

Kemudian apa yang dimaksud dengan 5 C’s dan 4 P’s ?

Penilaian Bank sebelum mengucurkan kreditnya kepada calon Debitur
akan  berdasarkan  pada  faktor-faktor  watak  (Character),  jaminan (Collateral) , modal  (capital),  kemampuan  (capacity)  dan  kondisi  ekonomi  (  condition  of economy ) atau yang biasa disebut the 5 C’s (Five C’s of credit analysis).

The 5 C’s (five C’s of credit analysis) dapat diuraikan sebagai berikut:

  1. Character (watak) , Penilaian terhadap karakter perlu dilakukan untuk mengetahui itikad baik dan kejujuran Nasabah Debitur untuk membayar kembali kredit yang diterimanya.
  2. Capacity adalah kemampuan calon Debitur untuk mengendalikan, mengatur dan menguasai bidang usahanya, sehingga dengan demikian diharapkan calon dibitur dapat membayar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
  3. Capital (modal) perlu diketahui  jumlah  modal yang  dimiliki calon  Debitur cukup memadai untuk menjalankan usahanya. Kredit Bank berfungsi sebagai tambahan.
  4. Collateral  (jaminan) adalah barang-barang yang dapat digunakan sebagai jaminan. Barang-barang ini merupakan kekayaan yang dimiliki Debitur yang dapat digunakan sebagai jaminan guna pelunasan hutangnya. Fungsi agunan itu adalah apabila Debitur tidak dapat membayar kreditnya maka agunan ini dapat dijual oleh pihak Bank.
  5. Condition of Economy adalah situasi dan kondisi ekonomi pada saat kredit diberikan.

Secara teoritis, The five C’s of credit analysis ini merupakan pedoman yang baik bagi Bank untuk menghindari terjadinya kredit macet karena mengandung tiga unsur pokok yaitu:

  1. Faktor subyektif ( moral )
  2. Faktor obyektif yang berkenaan dengan organisasi, administrasi modal dan keadaan ekonomi.
  3. Faktor yuridis yang berkenaan dengan struktur yuridis dari badan usaha penerima kredit.

Pedoman lain   yang dapat juga digunakan adalah personality purpose payment dan prospek atau yang biasa disebut formula 4P. Formula 4 P dapat  dijabarkan secara ringkas sebagai berikut.

  1. Personality, adalah kepribadian dari calon Debitur. Pihak Bank harus
    mencari data tentang riwayat hidup dari Debitur misalnya pengalaman
    usahanya dan pergaulannya dalam masyarakat.
  2. Prospek, adalah masa depan dari usaha calon Debitur. Artinya Bank harus dengan cermat menilai apakah usaha yang akan diberikan kredit itu mempunyai masa depan yang cerah atau tidak baik ditinjau  dari  segi  keuangan  perusahaan  maupun  dari  segi  perkembangan perekonomian.
  3. Purpose,  adalah  maksud     atau  tujuan  peminjaman  kredit  oleh perusahaan dalam hal ini Bank harus dapat menilai apakah pinjaman
    kredit itu untuk pengembangan usaha atau konsumtif.
  4. Payment, adalah pembayaran dari Debitur artinya pihak Bank harus mengetahui  kemampuan  calon  Debiturnya  untuk  mengembalikan
    kreditnya baik dilihat dari jangka waktunya, maupun dari segi besarnya jumlah angsuran.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Konsep 5 C’s digunakan untuk memberikan keyakinan kepada kreditur dalam bentuk gambaran kepada siapa kredit diberikan, bagaimana kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya baik secara finansial maupun operasional, dan dengan apa kredit dijamin terkait dengan aspek legalitas dan fakta yuridis agunan yang dijaminkan.

Sedang 4 P’s lebih kepada memberikan gambaran bagaimana Debitur mengelola dana kredit sesuai tujuan yang diharapkan, bagaimana dana kredit memberikan nilai tambah pada jalannya operasional perusahaan, dan bagaimana dana kredit dapat meningkatkan pendapatan/penghasilan Debitur sehingga mampu memberikan prestasi kepada Kreditur. Pada praktiknya, Konsep 4 P’s akan membantu Kreditur meminimalkan side streaming (penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan kredit) yang dilakukan Debitur. Fakta menunjukkan bahwa dana kredit yang tidak digunakan sesuai tujuannya secara signifikan berpotensi menjadi kredit macet.

Namun demikian, betapapun konsep tersebut telah di aplikasikan pada sebuah proses kredit, tetap diperlukan  motivasi dan integritas dari para manajemen, pemilik Bank serta para karyawan, untuk bertindak dan berlaku dengan norma-norma yang telah menjadi satu kesatuan dalam budaya kerja. Dalam hal berkaitan dengan pemberian pinjaman atau kredit, maka perlu agar norma-norma tadi telah menjadi satu kesatuan dalam kata dan perbuatan, untuk  mengikuti aturan atau kebijakan yang telah ditentukan, dan perilaku inilah yang pada akhirnya bisa tercermin dalam  suatu budaya kredit. Bila suatu Bank telah mempunyai budaya kredit yang kuat, maka dapat diharapkan bahwa pengelolaan kredit pada Bank yang bersangkutan akan berjalan lancar, ditunjukkan dari nilai NPL (Non Performance Loan) yang rendah, serta para staf Bank yang berdedikasi.

Lalu Bagaimana Ciri-Ciri Budaya Kredit yang Sehat?

Suatu budaya kredit yang sehat berkembang, bila terdapat data dan informasi kredit secara profesional di semua tingkat pengelola.  Hal ini tumbuh secara alamiah dalam hati dan pikiran seluruh pengelola, bukan hanya dalam peraturan, memo, ataupun sistem, yang tercermin pada:

  • Seluruh jajaran pengelola kredit terlibat aktif dalam proses pengajuan paket kredit.  Setiap pejabat kredit memiliki tugas dan tanggung jawab atas kualitas kredit, yang ditetapkan secara berjenjang.
  • Kuatnya sense of ownership dari para pengelola kredit, yang menganggap tandatangan mereka (pada memo kredit) sebagai tanggung jawab pribadi.
  • Keputusan kredit dibuat seefektif dan secepat mungkin, sehingga  pimpinan puncak lebih fokus pada hal yang lebih strategis.
  • Pejabat pemutus Kredit dan Pemasaran (Bisnis) bekerjasama dengan baik, konstruktif dan saling memberikan nilai tambah untuk kepentingan Bank.  Mereka berani mengatakan ”tidak” atas pengajuan kredit yang tidak memenuhi syarat.
  • Jajaran pengelola kredit sangat memahami dan menguasai kebijakan kredit yang berlaku, dan proses pemberdayaan serta check and balances memungkinkan dilakukan.
  • Jajaran pengelola kredit mengetahui bahwa Bank adalah perusahaan yang berbisnis dengan cara mengelola risiko, sehingga wajar apabila terdapat risiko yang melekat pada bisnis.  Namun dihindari kegagalan dalam proses kredit.
  • SDM pada seluruh tingkatan bangga akan kemampuan dan ketrampilan kredit mereka serta  sadar akan pengaruhnya terhadap karir.
  • Promosi dan penghargaan akan diberikan kepada para pengelola kredit yang terbukti menciptakan kinerja yang baik.
  • Terdapat dialog yang konstruktif, komunikasi yang transparan atas keputusan kredit.
  • Para pemimpin memimpin dengan teladan: mempersiapkan anggaran, strategi, dan membina SDM, yang menyiratkan bahwa pelaksanaan standar kredit yang superior adalah prioritas tertinggi.
  • Kualitas kredit memiliki prioritas lebih tinggi daripada sekedar pertumbuhan pinjaman.

Bank dengan budaya kredit yang kuat tidak akan  agresif melakukan ekspansi, karena memahami manajemen risiko dengan cara  mitigasinya. Dalam setiap langkah, Bank akan menghitung berapa risiko yang bisa diterimanya, dan telah melakukan perencanaan pada segmen  atau sasaran, ke mana kebijakan pinjaman akan diarahkan.

Demikian artikel kali ini, semoga bermanfaat bagi Micro Banker’s terutama bagi Micro Banker’s pemula yang sedang berjuang meningkatkan portofolio kreditnya. J

Salam’

Dony Norbianto

1 Comment

Filed under Kredit

Salam Kenal Micro Banker’s !!!


Sejak awal tahun 2000 bisnis micro banking mengalami pertumbuhan yang signifikan…Para praktisi perbankan mulai menyadari bahwa bisnis keuangan pada sektor mikro ternyata lebih memiliki resistensi terhadap perubahan iklim ekonomi global yang memburuk seperti yang tejadi pada tahun 1997 dimana Indonesia mengalami krisis ekonomi yang membuat sektor usaha menengah keatas dan dinilai bankable oleh praktisi perbankan pada saat itu terpuruk dan menghasilkan banyak kredit bermasalah yang merugikan lembaga keuangan perbankan itu sendiri.

Pada awal tahun 2000 itulah kemudian ramai Bank Umum melakukan penetrasi ke pasar ekonomi mikro,  dimulai oleh Bank Danamon yang meluncurkan Danamon Simpan Pinjam (DSP), kemudian disusul oleh Bank lain dengan kegiatan usaha sejenis. Penetrasi penyediaan jasa keuangan di pasar mikro tersebut terbukti bermanfaat dan  menguntungkan karena selain Bank dapat memberikan fungsi mediasinya kepada pasar yang jauh lebih luas juga bank pun menikmati keuntungan dari interest margin yang cukup tebal karena pelaku ekonomi mikro cenderung tidak terpengaruh signifikan oleh tingginya suku bunga.

Demikian halnya dengan pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia, kendati total asset perbankan syariah belum mencapai 5% dari total agregat asset perbankan Indonesia, namun year on year pertumbuhannya menunjukkan kenaikan yang signifikan. Dimulai oleh Bank Muamalat sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia yang kemudian disusul oleh Bank Syariah Mandiri yang saling mengejar sebagai Bank Syariah terbesar di Indonesia kendati banyak Bank Umum yang kemudian juga  membuka unit bisnis syariah. Terakhir Bank Rakyat Indonesia pun membuka BRI Syariah yang merupakan anak perusahaannya. Kembali pasar mikro kemudian menjadi target pemasaran perbankan syariah dengan dibentuknya devisi usaha mikro diperbankan syariah dengan warung mikro Bank Syariah Mandiri sebagai contohnya.

Ramainya pasar mikro juga diwarnai dengan kehadiran lembaga keuangan seperti PNM (Permodalan Nasional Madani) melalui unit Ulamm nya, lembaga yang dibentuk oleh Ketetapan MPR tersebut sedianya dibentuk untuk merecovery perekonomian Indonesia pasca krisis ekonomi 1997 dengan menyalurkan dana pemerintah kepada Perbankan melalui skema channeling maupun konsultatif untuk memperbaiki kinerja perbankan pada waktu itu dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang kemudian peranannya ditingkatkan lagi dengan bersentuhan langsung kepada masyarakat ekonomi mikro melalui unit Ulamm tersebut diatas.

Fakta tersebut menunjukkan betapa masyarakat ekonomi mikro saat ini menjadi pasar yang sangat potensial, strategis, dan sangat menarik bagi perbankan dan lembaga keuangan. Namun juga kemudian juga menjadi tantangan persaingan yang cukup berat bagi kalangan Bank Perkreditan Rakyat dan Koperasi yang secara alamiah seharusnya merupakan lembaga keuangan yang paling berkuasa di sektor ekonomi ini.

Secara nasional fakta-fakta tersebut diatas sangat menguntungkan bagi masyarakat mikro dalam mengembangkan dan menumbuhkan usahanya karena banyak pilihan dan dana yang luar biasa besar tersedia untuk mendukung pengusaha mikro, kecil dan menengah.

Bagaimana halnya dengan Bank Perkreditan Rakyat dan Koperasi?

Tentu bukan suatu hal yang mudah bagi mereka untuk bersaing dengan Bank Umum dalam berebut pasar mikro. Selain keterbatasan dalam penyediaan setoran permodalan dan Tingkat Kesehatan Bank sesuai standar kesehatan perbankan oleh Bank Indonesia, mereka juga harus bersaing secara ketat dalam penyediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, Kebijakan Kredit dan Operasional sesuai Standar Manajemen Resiko yang baik serta ketertinggalan dalam Sistem Informasi Manajemen dan IT.

Fakta menunjukkan bahwa sebuah BPR sebesar BPR Karyajatnika Sedaya (BPR KS) yang berlokasi di Bandung dengan asset yang kini mencapai Rp.1,3 Trilyun telah memiliki Kebijakan Kredit dan Operasional yang baik dan diberlakukan secara tegas serta didukung oleh sistem informasi dan manajemen/IT yang mutakhir.

Atas dasar tersebut diatas, blog ini kami buat sebagai sarana bagi kami untuk membantu dan saling berbagi informasi demi pengembangan pelaku perbankan mikro seperti BPR dan Koperasi.

Semua dukungan, saran, dan komentar yang membangun sangat kami harapkan demi tercapainya maksud dan tujuan blog ini.

Terima Kasih,

Best Regard

Dony Norbianto

Leave a comment

Filed under Kredit